Harian
SUMUT 24
Kamis, 8 Juni 2017
SUMUT 24
Kamis, 8 Juni 2017
PEMANTAU KEUANGAN NEGARA -PKN . Tuding Sekwan DPRK Bohongi Publik
KUTACANE I SUMUT24
Terkait kebohongan yang diungkapkan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat (Sekwan) Aceh Tenggara (Agara) Wahyudin Pelis, aktivis LSM Pemantau Keuangan Negara (PKN) Amri Sinulingga Pkn mengecam ucapannya. Pasalnya, hal itu termasuk dalam kategori pembohongan publik.
“Bohong jika saat ini kasus mark-up perjalanan Dinas yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 800 juta telah dibayar dengan dicicil melalui kas Daerah yang disampaikan Wahyudin Pelis,” kata Amri Sinulingga, Rabu 7/6).
Menurut Amri, pembayaran dengan cara dicicil, artinya sama saja dengan membohongi dan membodohi masyarakat. “Ini pembohongan publik,” tegasnya kepada wartawan usai melakukan konfirmasi dengan kepala Dinas Keuangan Aceh Tenggara terkait mark-up perjalanan Dinas Fiktif.
Untuk itu, Amri meminta agar Sekwan Agara segera mengklarifikasi dan mencabut kembali pernyataan tersebut. Sebab, sebagai seorang pempinnan, seharusnya dapat memberikan contoh yang baik dengan mengutamakan kejujuran.
“Hal begini saja sudah bohong, gimana dengan lainnya. Bisa saja bohong lagi,” ujarnya.
Diketahui dalam pernyataannya kepada wartawan, Sekwan DPRK Agara menyatakan bahwa sisa uang perjalanan dinas anggota DPRK telah dikembalikan kepada Dinas Keuangan.
Namun hal ini jauh berbanding terbalik dengan apa yang diungkapkan, Lufika SE selaku Kadis Keuangan Daerah Agara.
“Jika sudah dikembalikan mana bukti kwitansinya,” tanya Amri menirukan pernyataan Luftika SE.
Atas kejadian tersebut laporan dari Lembaga PKN yang kini telah berada di Kejaksaan Negeri Kutacane, tidak ada alasan lagi kalau berkas yang diserahkan tanggal 5 kemarin untuk tidak ditindaklanjuti ujar tandas Amri. (jubel)
Terkait kebohongan yang diungkapkan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat (Sekwan) Aceh Tenggara (Agara) Wahyudin Pelis, aktivis LSM Pemantau Keuangan Negara (PKN) Amri Sinulingga Pkn mengecam ucapannya. Pasalnya, hal itu termasuk dalam kategori pembohongan publik.
“Bohong jika saat ini kasus mark-up perjalanan Dinas yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 800 juta telah dibayar dengan dicicil melalui kas Daerah yang disampaikan Wahyudin Pelis,” kata Amri Sinulingga, Rabu 7/6).
Menurut Amri, pembayaran dengan cara dicicil, artinya sama saja dengan membohongi dan membodohi masyarakat. “Ini pembohongan publik,” tegasnya kepada wartawan usai melakukan konfirmasi dengan kepala Dinas Keuangan Aceh Tenggara terkait mark-up perjalanan Dinas Fiktif.
Untuk itu, Amri meminta agar Sekwan Agara segera mengklarifikasi dan mencabut kembali pernyataan tersebut. Sebab, sebagai seorang pempinnan, seharusnya dapat memberikan contoh yang baik dengan mengutamakan kejujuran.
“Hal begini saja sudah bohong, gimana dengan lainnya. Bisa saja bohong lagi,” ujarnya.
Diketahui dalam pernyataannya kepada wartawan, Sekwan DPRK Agara menyatakan bahwa sisa uang perjalanan dinas anggota DPRK telah dikembalikan kepada Dinas Keuangan.
Namun hal ini jauh berbanding terbalik dengan apa yang diungkapkan, Lufika SE selaku Kadis Keuangan Daerah Agara.
“Jika sudah dikembalikan mana bukti kwitansinya,” tanya Amri menirukan pernyataan Luftika SE.
Atas kejadian tersebut laporan dari Lembaga PKN yang kini telah berada di Kejaksaan Negeri Kutacane, tidak ada alasan lagi kalau berkas yang diserahkan tanggal 5 kemarin untuk tidak ditindaklanjuti ujar tandas Amri. (jubel)
Bravo PKN diseluruh Indonesia
www.frontantikorupsi.com
www.frontantikorupsi.com
No comments:
Post a Comment