INSTRUKSI PIMPINAN PKN PUSAT PADA APEL MALAM. Rabu, 10 Oktober 2018

SELAMAT MALAM SAUDARA SAUDARAKU SEBANGSA DAN SETANAH AIR ,TIM PKN DI MANA PUN BERADA ,,MULAI DARI SABANG SAMPAI TANAH PAPUA.
Saya instruksikan kepada seluruh Tim PKN seluruh Indonesia.. agar memprinkan PP 43 tahun 2018 ini.. ini adalah pengganti PP 71 tahun 2000.... saya instruksikan kalian semua harus hapal menguasai dan memahami peraturan ini.. karena ini lah senjata pamungkas PKN dalam menumpas dan memberantas korupsi di Indonesia.... ibarat seorang prajurit dia harus menguasai dan ahli dan mengerti tentang karakteristik senjata yang di pegang ya... sehingga dia berani dan tidak ragu ragu untuk bertempur.... jangan seperti seekor banteng yang mempunyai senjata kuat nyaitu tanduk ya yang kokoh.. tapi mati di santap seekor harimau... seandainya banteng'tersebut ahli mengunakan tanduk .. akan terurai berai usus harimau itu ..di buat kekuatan tanduk ya.... jadi lah seperti elang yang bisa mengalahkan seekor rusa di perbukitan..elang menyergap rusa dengan daya kejut ya.. sehingga rusa jatuh dari atas perbukitan.... untuk itu saya instruksikan kepada seluruh Tim PKN Indonesia.. agar benar benar menguasai senjata ini... dan gunakan untuk melawan musuh rakyat nyaitu korupsi.. perhatian pasal demi pasal.. karena pasal pasal itu memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat ,,dan PKN adalah Perkumpulan Masyarakat yang terpanggil nurani ya untuk bela negara dengan cara ikut serta membantu pencegahan dan Pemberantasan Korupsi  dan dengan legalitas SK Menkumham sebagai dasar Kegiatan dan Operasional dalam melaksanakan Tupoksi dan Misi dan Visi PKN antara lain melaksanakan Investigasi Dugaan Korupsi dan Pengawasan penyelenggaraan Negara seperti amanat PP 43 Tahun2018 dan PP 68 Tahun 1999.
KONDISI ANGIN CUKUP KENCANG ,,SATUKAN LANGKAH ,,RAPATKAN BARISAN ..HANYA ADA SATU KATA …LAWAN KORUPSI MUSUH RAKYAT ..
BRAVO PKN
JAYALAH INDONESIA ..

INSTRUKSI PIMPINAN PKN PUSAT PADA APEL MALAM Rabu, 03 Oktober 2018

Selamat malam saudara saudara ku sebangsa dan setanah air.. yang tergabung dalam keluarga besar PKN dimana pun berada mulai dari Sabang sampai tanah Papua...
Negeri kita masih terpasung cengkeraman penjajahan dalam wujud kejahatan korupsi..
Ibu Pertiwi memanggil PKN untuk melaksanakan bela negara untuk membebaskan negeri ini dari lingkaran gurita korupsi yang menyeret masyarakat dalam kemiskinan dan kemelaratan...
PKN Terus bergerak maju dalam melaksanakan tupoksi PKN sesuai payung hukum UU nomor 31 tahun 1999 dan PP 71 tahun 2000 dan PP no 68 tahun 1999 dan UU no 14 tahun 2008..
Kondisi angin cukup kencang .mari kita satukan langkah dan semangat juang dalam mengwujud cita cita kemerdekaan Indonesia masyarakat adil dan makmur.. sesuai pembukaan UUD 45..

Satu kan komando..
Salam kebangsaan..
Bravo PKN
Jaya lah Indonesia..

INSTRUKSI PIMPINAN PUSAT PADA APEL MALAM Rabu, 26 September 2018

Selamat Malam Tim PKN seluruh Indonesia ,Mulai dari Sabang sampai Papua ,yang saya hormati dan saya Cintai ...

Negeri Kita yang kita cintai ini belum merdeka dari penjajahan korupsi ,,,Upaya upaya sudah dilakukan untuk membasmi tindak Pidana Korupsi ,akan tetapi para pelaku korupsi semakin canggih dan rapi melancarkan aksi korupsinya,,di tambah lagi Penegakan Hukum bidang korupsi yang belum optimal dan cendrung berpihak kepada Para pelaku Korupsi ,salah satu contoh penomena pengembalian kerugiaan negara ,menjadi salah satu modus aparat dan pelaku korupsi untuk membebaskan Para Pelaku korupsi ,tentunya tidak terlepas dari Deal deal tertentu atau bahasa umum nya ATM berjalan ,
pada hal jelas jelas pada pasal 4 UU 31 Tahun 1999 ,menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak membebaskan pelaku Korupsi ..dan Pasal ini sampai sekarang belum di hapus dari perundang undangan di Republik ini ,,

Mencermati Kausal Kausal dan Fenomena ini Kita Lembaga PKN tidak Mundur ,Kita tetap melawan dengan mengunakan senjata senjata Hukum itu sendiri antara lain dengan mempraperadilankan  aparat Penegak Hukum apabila Laporan PKN di Sp3kan yang tidak sesuai dengan aturan Hukum .

Saya Himbau kepada Tim PKN seluruh Indonesia tetap semangat dalam panggilan hati nurani untuk melakukan Bela negara antara lain ikut serta membrantas korupsi sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 45 dan PP 71 Tahun 2000 dan PP 68 Tahun 1999,

MARI KITA TINGKATKAN JARINGAN HUBUNGAN SILATURAHMI ANTAR  TIM PKN SELURUH INDONESIA ,,KARENA PKN ADALAH RUMAH KITA YANG CLEAR DARI POLITIK DAN SARA ,,,

BRAVO PKN

JAYALAH INDONESIA ...

INSTRUKSI PIMPINAN PKN PUSAT PADA APEL MALAM Rabu, 19 September 2018

Rutinitas..!!!

Selamat malam Tim PKN .. saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya hormati dan saya banggakan dimanapun berada mulai Sabang sampai Papua..
Selamat datang1. Tim PKN kabupaten Singkil dan kota Subulussalam
2.tim kabupaten Lanny jaya Papua
3.tim kabupaten yokuhimo Papua
4.tim PKN kabupaten Mesuji Lampung
5.tim PKN kabupaten Lebak Banten
6.tim PKN kabupaten Kudus Jawa tengah
7.tim PKN kabupaten Tapanuli tengah dan kota Sibolga...
Semoga 🏠 rumah kita PKN ini semakin di cintai dan diharapkan kehadirannya di tengah tengah masyarakat dalam memberantas korupsi dan sebagainya pelopor keterbukaan informasi publik sesuai UU nomor 14 tahun 2008... dalam menuju pemerintah yang bersih dan Zero korupsi.. demi tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai tujuan kemerdekaan Indonesia.... saya himbau agar semua Tim PKN seluruh Indonesia agar Terus menerus belajar dan belajar tentang keuangan negara dan keterbukaan informasi untuk keberhasilan operasional dan kegiatan PKN.. agar tercipta dan tercapainya tupoksi PKN.. nyaitu investigasi korupsi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara sesuai amanat PP 71 tahun 2008 dan PP 68 tahun 1999...
Bravo PKN
Jaya lah Indonesia

PKN Bersama Rakyat

Demi Rakyat dan Untuk Rakyat

Satu kebanggaan bagi saya bisa hadir didalam ruangan ini, duduk dikursi ini, untuk mewakili Rakyat bertarung melawan kekuatan Pemerintah yang berusaha semaksimal mungkin untuk menyudutkan serta menghindar dari peran serta Masyarakat. Khususnya mencari dan melaporkan indikasi tindak pidana Korupsi.
Namun begitu, demi kepentingan Rakyat Evav. Saya tidak sedikitpun gentar apalagi mengalah.
Satu hal yang perlu saya sampaikan kepada oknum pemangku jabatan yang mungkin merasa terganggu dengan pergerakan ini. "Kalian tidak perlu mencurigai yang berlebihan, dan tidak perlu takut kalau anda benar2 bersih dalam menjalankan Tugas"
Kami sama sekali tidak mencari-cari kesalahan.
Ini cara kami dalam melakukan sosial kontrol terhadap hak2 kami yang kalian kelola.

"Seekor Elang Jantan bukan pecundang maupun penjilat, melainkan petarung Sejati"

PKN Bersama Rakyat
Demi Rakyat dan Untuk Rakyat
Saatnya Rakyat Bangkit dan Melawan

INSTRUKSI PIMPINAN PKN PUSAT PADA APEL MALAM RABU, 12 SEPTEMBER 2018

Selamat Malam Tim PKN di seluruh indonesia Mulai Dari Sabang Sampai Tanah papua yang saya hormati dan saya banggakan ...

Berdasarkan Laporan Tim PKN kabupaten dengan Fakta Emperis dan Permasalan yang di temukan di lapangan ,Bahwa Masih Banyak Pejabat berperanggapan bahwa Keuangan Negara yang mereka kelola adalah Uang kelompoknya ,sehingga Ketika Tim PKN meminta Dokumen dan Penjelasan selalu menjawab ini rahasia dan yang berhak menanyakan Hanya inspektorat dan Penegak hukum .dan masih banyak Pejabat yang di tunjuk menjadi Menjabat satu Instansi hanya berdasarkan Like dislike atau faktor kekeluargaan ,sehingga dalam melkasanakan tugasnya tidak profesional ,,salah satu contohnya adalah Pejabat Pemdakab Klaten yang mengikuti persidangan Melawan PKN di Komisi Informasi Jawa tengah tidak membawa surat Kuasa ...ini lah contoh contoh Arogansi para pejabat ,dan Pradigma berpikir mereka masih banyak berperilaku orde baru dan merasa berkuasa ..

Untuk itu saya Instruksikan Kepada Seluruh Tim PKN ,teruslah berjuang merobah Pradigma Ketertutupan Pejabat ini menjadi Pradigma yang keterbukaan dan Transfaransi ,dengan cara aktip membuat Permintaan Informasi publik dan melanjutkan ke persidangan Komisi Informasi ..

TIM PKN melaksanakan Kegiatan dan Operasional di landasi konsitusi dan perundang undangan antara lain PP 71 Tahun 2000 ,PP 68 Tahun 1999 dan UU No 14 Tahun 2008 ..

KONDISI ANGIN CUKUP KENCANG ,,,,RAPATKAN BARISAN SATU KOMANDO ...TERUSKAN PERJUANGAN MELAWAN PENJAJAH YANG BERWUJUD KORUPSI ,,,MERDEKAKAN DAN BEBASKAN NEGERI INI DARI PENJAJAHAN KORUPSI ..DEMI TUJUAN KEMERDEKAAN RI ..MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR ...

BRAVO PKN ...JAYA LAH INDONESIA ...

APEL MALAM DI MULAI LAPORAN ,,

Pemerintah Daerah Bukan Penguasa

Stelah mengikuti proses persidangan sengketa yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi kemarin, ada banyak hal yang saya temui. Hal yang paling membuat saya heran ialah begitu egonya Pemerintah dalam melindungi diri dan kepentingannya dari niat baik Masyarakat dalam keterlibatan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari Korupsi.
Dalam proses persidangan ini, berbagai macam alasan yang diajukan oleh pihak PEMDA yang menurut kami itu hanya akal- akalan agar luput dari keterlibatan Masyarakat untuk turut serta mengawasi penggunaan dan pengelolaan Keuangan Negara & Daerah.

Bayangkan..!!!
Untuk melawan Rakyat saja, PEMDA harus mengerahkan kekuatan serta menguras biaya APBD untuk biaya tiket pulang pergi Langgur-Ambon hanya untuk melawan Rakyatnya sendiri demi melindungi kepentingan mereka (Betapa perkasanya kita Rakyat). Selaku PUTRA DAERAH saya merasa sedih melihat prilaku para penyelenggara yang begitu ego dan merasa hebat ketika menentang Rakyatnya sendiri.
Namun demi kepentingan banyak orang, kami PKN tidak akan melepaskan TARGET kami.

"Seekor Elang tidak pernah melepaskan MANGSA dari CENGKRAMAN CAKARNYA"

#Demi Rakyat dan Untuk Rakyat
#PKN Bersama Rakyat
#Bravo PKN

Surat terbuka PKN wilayah Maluku Tenggara dan Kota Tual kepada Masyarakat tentang hasil sidang Sengketa Informasi

Ambon, 6 September 2018

Sesuai dengan yang sudah dijadwalkan oleh Komisi Informasi Maluku bahwa pada hari ini akan diadakan sidang Sengketa Informasi yang melibatkan PKN melawan Pemda Maluku Tenggara & Pemkot Tual, namun yang memenuhi panggilan hanyalah Pemkab Malra dan untuk Pemkot Tual sendiri tidak hadir dengan alasan bahwa belum menerima surat panggilan padahal surat tersebut sudah dikirim 2 minggu sebelumnya menggunakan jasa Pos.
Menanggapi akan hal ini kami dari PKN berpendapat bahwa ada kejanggalan dengan alasan ketidakhadiran Pemkot Tual karena dalam sistem persuratan yang dikirim via Pos, kurir Pos dalam menyerahkan surat selalu meminta tanda tangan penerima barang sebagai bukti bahwa surat tersebut telah diterima. Untuk menyikapi akan hal ini, entah siapa yang harus kami salahkan..? Entah dari pihak Pos, atau kah jangan-jangan ini caranya Pemkot untuk mangkir dari panggilan... Hanya Tuhan yang tau

Selanjutnya.. Berhubung yang memenuhi panggilan adalah Pemkab Malra maka persidangan telah dilaksanakan. Dalam persidangan, majelis Komisioner memberikan kesempatan untuk menempuh jalur Mediasi maka sidang berlanjut ke tahap Mediasi.
Dalam proses Mediasi yang kami tempuh ternyata tidak menemukan titik temu karena pihak Pemda tidak mau memberikan Informasi yang kami mohonkan sehingga Mediasi dianggap "GAGAL" . Dengan demikian, secara ketentuan sidang akan dilanjutkan ke tahap Ajudikasi.

#Sampai kapan pun, PKN tidak akan mundur
#Demi Rakyat & Untuk Rakyat
#PKN Bersama Rakyat

Demikian penyampaian kami untuk diketahui bersama

#Salam Anti Korupsi
#Salam Peduli Evav

ISTRUKSI PIMPINAN PKN PUSAT PADA APEL MALAM RABU, 5 SEPTEMBER 2018

Selamat Malam Tim PKN di Seluruh Indonesia Mulai dari Sabang sampai Tanah Papua yang saya banggakan ....

PKN merasa bersyukur karena laporan PKN ke Polres Kab Waropen ,tentang Dugaan Korupsi di Dinas Perdagangan Kabupaten Waropen pada pembangunan Pasar SP 5 dengan Nilai Kontrak Kurang lebih 15 Milyard dan bangunan ya sampai sekarang makrak ,,sudah masuk ke tahap Penyidikan dan Pelaku ya sudah di tangkap ,Bravo Polres Waroven ..
Perlu kita ketahui Bahwa masih Tinggi ya angka kemiskinan di papua juga di sebabkan antara lain karena tinggi nya Tindak Pidana Korupsi .Semoga Kedepan Para oknum oknum penyelenggara negara di Papua semakin tinggi kesadarannya untuk tidak korupsi ..

PKN JUGA HARUS MAMPU JADI PELOPOR KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK /TRANPARANSI ANGGARAN KEUANGAN NEGARA ..dengan cara menguasai UU No 14 Tahun 2008 dan Perki No 1 Tahun 2013 dan mlaksanakan Permohonan Informasi Publik di setiap Kabupaten dan melanjutkan sampai k persidangan sengketa informasi ,karena dengan cara ini yang lebih efektip dalam rangka membuka tabir ketertutupan dan menghancurkan tembok kesombongan para penguasa di Republik ini .

Saya instruksikan Juga kepada Tim PKN 136 Kabupaten kota laiinya yang tersebar di seluruh indonesia agar aktip mencari dan menemukan dan melaporkan dugaan korupsi ke pusat ,,,dan tingkat sumber daya manusia dengan cara dan ikut belajar online tentang Pengetahuan dan materi materi yang berkaitan dengan keuangan negara dan cara cara investigasi yang efektip dan akurat sesuai dengan aturan Hukum ..yang di selenggarakan oleh PKN Pusat melalui Online..

KONDISI ANGIN MULAI KENCANG ...

SATUKAN DERAP LANGKAH ,,,PERBANYAK SILATURAHMI ANTAR ANGGOTA MAUPUN TIM PKN DI SELURUH INDONESIA ,,KARENA PKN ADALAH RUMAH KITA ..

SATU KOMANDO

BRAVO PKN

JAYA LAH INDONESIA ,,,

APEL MALAM DI MULAI LAPORAN...

www.frontantikorupsi.com..

Panggilan Sidang dari Komisi Informasi Maluku terhadap PKN dalam sengketa Informasi yang melibatkan PKN vs Pemkab Malra & Pemkot Tual

Ambon, 5 September 2018
Panggilan Sidang Sengketa Informasi antara PKN melawan Pemkab Maluku Tenggara & Pemkot Tual Tanggal 06 September 2018 di Ruangan Sidang Anak. Pengadilan Negeri Ambon. Lantai 1
PKN bertekad mengunakan aturan hukum dan senjata hukum UU No 14 Tahun 2008 untuk melawan Tembok Kesombongan dan Tirani kekuasaan yang menganggap Masyarakat itu tidak perlu dan tidak boleh tahu tentang Pengunaan APBD dan APBN dan menghancurkan Hegemoni Oknum Pejabat yang menganggap Keuangan Negara itu adalah Bukan uang Rakyat tapi uang Korporasi nya sehingga harus di rahasiakan.

Selengkapnya kunjungi website kami di:
pknri.blogspot.com
www.frontantikorupsi.com

PKN Bersama Rakyat
Saatnya Rakyat Bangkit dan Melawan

INSTRUKSI PIMPINAN PKN PUSAT PADA APEL MALAM RABU, 29 AGUSTUS 2018

Selamat Malam Tim PKN dimana pun berada mulai dari Sabang Sampai Tanah Papua yang saya hormati.

Seperti Kita rasakan Negeri ini belum merdeka dari Penjajahan Yang berwujud Korupsi .
Korupsi telah menyandera negeri ini .untuk itu mari kita bebaskan negeri ini dari Cengkraman Penjajahan Korupsi.Korupsi telah melahirkan kemiskinan dan tinggi nya angka Pengangguran di negeri ini .
Ibu pertiwi memanggil Kita untuk membebaskan negeri ini dari Penjajahan Korupsi ..
Kita Keluarga besar pemantau keuangan Negara –PKN ,,harus hadir dalam mengwujudkan dan implementasikan UU Bela Negara dengan Cara ikut serta berjuang Melawan Korupsi dengan mengunakan Wadah atau Lembaga PKN rumah kita ini ,seperti yang di amanahkan UU No 31 Tahun 1999 ,PP 71 Tahun 2000 dan PP 68 Tahun 1999 Tentang Pengawasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Negara .
Mari Kita satukan Derap langka ,dengan gerak maju mencapai sasaran Kemerdekaan NKRI dari Penjajahan Korupsi ..
Dan Saya Himbau kepada Kita semua tim PKN di seluruh Indonesia ,tingkatkan hubungan silaturahmi dan rasa kekeluargaan antara tim PKN di mana pun berada ,tampa memandang daerah ,karena PKN adalah lintas sektoral dan lintas provinsi ,PKN adalah wilayah Nusantara dan atas nama Rakyat Indonesia ..
BRAVO PKN …JAYA LAH INDONESIA ..
APEL MALAM DI MULAI LAPORAN ..
www.frontantikorupsi.com..

Surat Panggilan Sidang Sengketa dari Komisi Informasi Provinsi Maluku, PKN VS BUPATI MALUKU TENGGARA PKN VS WALIKOTA TUAL MALUKU

MEROBOHKAN TEMBOK KESOMBONGAN PENGUASA DAERAH ..

Pemantau Keuangan Negara -PKN merobohkan Tembok Kesombongan Penguasa daerah dengan Mengunakan alat Buldozer Perontok Kesombongan ...nyaitu dengan senjata UU No14 Tahun 2008 dan Perki No 1 Tahun 2013 dan PP 71 Tahun 2000 dan PP 68 Tahun 1999..

Ini Zaman Nowww..Era Keterbukaan ..Era Transparansi ...Pengunaan APBD ..Masyarakat Perlu mengetahui ,,karena APBD itu berasal dari Masyarakat ...dan di kelola penyelenggara negara ./penguasa .

Pemantau Keuangan negara -PKN melaporkan Dugaan Korupsi DI Pemdakab Rembang Jawa tengah

Pemantau Keuangan negara -PKN melaporkan Dugaan Korupsi DI Pemdakab Rembang Jawa tengah

laporan Lengkap lihat di website PKN,,www.frontantikorupsi.com..

Sehubungan dengan Dasar Tersebut ,Kami Pemantau Keuangan Negara –PKN Laporan Pengaduan Tentang Tentang Dugaan Korupsi di Sekretaris Daerah Pemdakab rembang Pada Pengadaan Pakaian Batik Tradisional dengan nilai kontrak Rp.3.586.250.750,00

FAKTA FAKTA

1.Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan BPK RI
2.Laporan Masyarakat
3.Hasil Investigasi lapangan

HASIL TEMUAN
1.INFORMASI AWAL
1.Nama Lelang Pengadaan Pakaian Batik Tradisional
Kategori Pengadaan Barang
Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang
Satuan Kerja SETDA KABUPATEN REMBANG
Pagu Rp 3.649.178.000,00
HPS Rp 3.647.626.000,00
Nama Pemenang PT.MILXXXX XXXLTI XXXXRSA
Alamat Jl.RayXXXXX XXXXX
Kel.Kembangan Utara Kec.Kembangan Jakarta Barat - Jakarta Barat (Kota) - DKI Jakarta
NPWP 31.642.XXXX.1-086.000XXXX
Harga Penawaran Rp 3.586.250.750,00

2.Bahwa Sekretariat Daerah menganggarkan Belanja Barang senilai Rp. 20.116.772.061,00. Dari jumlah tersebut sebagian digunakan untuk Belanja Pengadaan Pakaian Batik Tradisional. Anggaran atas Pengadaan Pakaian Batik Tradisional adalah senilai Rp. 3.649.178.000,00. Pengadaan pakaian batik tradisional teersebut diperuntukkan bagi 7.387 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN.

3.Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan perikatan dengan PT MMP dengan nilai kotrak senilai Rp.3.586.250.750,00 yang dituangkan dalam kontrak Nomor 00001/K-BR/4.01.03.05/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017. Berdassarkan Dokumen Rencana Anggaran Biaya dokumen kontrak diketahui bahwa jenis kontrak ini menurut cara pembayarannya adalah kontrak harga satuan dan hal ini diperkuat berdasarkan
wawancara PPK yang menyatakan bahwa kontrak tersebut merupakan kontrak harga satuan.
Dalam SPMK Nomor 01A/III/PPK/2017 disebutkan bahwa jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender, dimulai tanggal 11 agustus sampai dengan 8 Desember 2017. Pekerjaan tersebut telah diserahterimakan sesuai berita acara Nomor 01/BASTBATIK/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017. Pekerjaan tersebut telah dibayar 100% sesuai SP2D Nomor 12846/SP2D-LS/4/01/03.01/12/2017 tanggal 28 Desember 2017.

4.Bahwa Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen Pra Lelang dan Pasca Lelang diketahui hal-hal berikut:
a. Pra lelang
Dalam tahap ini akan diulas mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saatsebelum pelaksanaan kontrak atau saat disusunnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan saat dilaksanakan pelelangan.
1) Tahan Penyusunan HPS
Pengadaan pakaian batik telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Rembang TA 2017 sebesar Rp. 3. 649.178.000,00. Pengadaan pakaian tersebut direncanakan sebanyak 7.387 buah. Pakaian tersebut ditujukan untuk dibagikan kepada pegawai ASN dan Non ASN.

Pemeriksaan lebih lanjut atas HPS diketahui bahwa elemen penyusun HPS terdiri dari elemen
 bahan Kain Batik Tulis,
 Biaya Jahit,
 packing baju,
 pengiriman dan
 biaya supervisi.
Penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa dalam analisa elemen bahan kain sebanyak 7.378 buah senilai Rp. 1.846.750.000,00 ditambahkan biaya eror senilai 15% sehingga jumlah bahan baku yang dibutuhkan membengkak menjadi 8.495 buah yang berdampak penambahan biaya bahan kain batik tulis senilai Rp. 277.000,00. Dari jumlah tersebut ditambah dengan biaya PPh rekanan sebesar 3% atau senilai Rp.63.712.500,00, sehingga total biaya kain batik menjadi Rp. 2.187.462.500,00. Dari jumlah tersebut dibagi menjadi 7.387 buah sehingga dalam HPS harga kainnya menjadi Rp.296.123,00 dan dibulatkan menjadi Rp.300.000,00.
Selain kain batik dalam HPS disebutkan juga bahwa terdapat biaya jahit dan furung untuk 7.387 baju senilai Rp.554.025.000,00. Biaya Packing baju senilai Rp.110.805.000,00. Biaya Pengiriman senilai Rp.8.750.000,00 dan biaya supervisi senilai Rp.32.000.000,00.
Berdasarkan harga elemen pembuatan pakaian batik di atas, maka total nilainya adalah sebesar Rp.2.921.680.000,00. Dari jumlah tersebut kemudian ditambahkan keuntungan 13,5% sebesar Rp.394.343.824,29 dan PPN sebesar Rp.331.602.382,43.

2) Lingkup Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Tradisional menurut Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Berdasarkan dokumen Kerangka Acuan Kerja atas Pengadaan Pakaian Batik Tradisional diketahui bahwa pelaksanaan pekerjaan utama meliputi pekerjaan persiapan bahan kain utama, yaitu kain batik tulis lasem, pekerjaan penjahitan, pekerjaan packing, dan pekerjaan pengiriman.

3) Tahap Pelelangan
Pengadaan Paket pekerjaan dilakukan melalui e-procurement pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Rembang. Berdasarkan summary lelang diketahui bahwa nilai pagu paket pekerjaan Pengadaan Barang Senilai Rp.3.649.178.000,00 dengan HPS senilai Rp.3.647.626.000,00 serta kode lelang 672375. Pelelangan pekerjaan menggunakan metode pasca kualifikasi diikuti oleh 37 peserta lelang yang mendaftar. Dari 37 peserta yang mendaftar terdapat dua peserta yang memasukkan dukumen penawaran sebagai berikut:TERLAMPIR

5.Bahwa Pengujian atas dokumen penawaran perusahaan pemenang lelang diketahui hal-hal sebagai berikut:

a)Bahwa Hasil pengujian kembali atas persyaratan dokumen penawaran teknis yang disampaikan oleh pemenang lelang (PT MMP) ditemukan bahwa dokumen dukungan konveksi pemenang lelang yang mana merupakan syarat kelulusan evaluasi teknis ternyata dokumen yang tidak benar atau di duga palsukan

b)Bahwa Hal ini diketahui berdasarkan hasil konfirmasi kepada pemilik konveksi tidak pernah memberikan tanda tangan dalam surat dukungan yang dimasukkan dalam dokumen penawaran pemenang lelang. Menurut penjelasan pemilik konveksi diketahui bahwa yang bersangkutan tidak pernah mempunyai kop surat seperti yang ditunjukkan dalam surat dukungan dari lampiran penawaran dari pemenang lelang.

c.Bahwa Berdasarkan konfirmaasi pemilik konveksi juga menjelaskan bahwa sama sekali tidak mengenal PT MMP atau direkturnya. Dan bahkan sampai dengan pelaksanaan kontrak, konveksi tersebut tidak pernah dilibatkan dalam menyelesaikan order pakaian batik tulis rembang dari perusahaan pemenang lelang.

d.Bahwa Berdasarkan konfirmasi tersebut disebutkan bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Rembang ada yang mendatangi pemilik konveksi dan bertanya kesiapan datik dan harga jahit saja.

e.Bahwa Konfirmasi kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) diketahui bahwa pada saat proses pelelangan Pokja ULP melakukan klarifikasi dukungan konveksi on the spot dan pada saat itu bertemu istri pemilik konveksi tersebut. Pihak Pokja ULP juga mengkonfirmasi kesiapan dukungan. Atas hal tersebut, pihak konveksi menyatakan kesiapan dengan syarat bahwa pihak perusahaan konveksi telah menerima order paling lambat bulan September supaya dapat diselesaikan sampai dengan bulan Desember, bila tidak ada order maka pihak perusahaan konveksi tidak bisa melaksanakannya sesuai jadwal.

f.Bahwa Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka disimpulkan bahwa pihak Pokja ULP belum bisa mengklasifikasi kebenaran dokumen surat dukungan tersebut karena tidak bertemu langsung dengan pihak yang memberikan dukungan surat konveksi, akan tetapi pihak Pokja ULP mengklarifikasi kesiapan perusahaan konveksi tersebut.
Berdasarkan kondisi diatas maka seharusnya PT MMP tidak layak menajdi pemenang lelang karena terdapat penggunaan dokumen yang tidak benar sehingga seharusnya biaya yang layak dibayarkan adalah biaya real cost untuk pengadaan pakaian batik tersebut.

g.Bahwa Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa dalam dokumen penawaran pemenang lelang terdapat staf-staf PT MMP, akan tetapi hasil konfimasi kepada direktur PT MMP diperoleh informasi bahwa personil yang tercantum dalam dokumen penawaran tersebut hampir semuanya tidak diketahuinya karena dokumen lelang diurus semua oleh satu pihak yaitu AAM.

h.Bahwa Pemeriksaan lebih lanjut atas alamat perusahaan pemenang lelang dalam dokumen penawaran diketahui bahwa alamat yang tercantum di kop surat perusahaan berbeda dengan alamat yang tercantum dalam Tanda Daftar Perusahaan, Surat Keterangan Domisili, Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar dan Surat keterangan Terdaftar.
Atas hal tersebut pemerikasa melakukan klarifikasi ke alamat yang tercantum di kop surat dalam dokumen penawaran PT MMP untuk menguji validitasnya hasil klarivikasi di alamat yang tercantum di kop perusahaan tidak ditemukan perusahaan atas nama yang bersangkutan tapi ditemukan Toko Busana “SC”. Bahwa Konfirmasi kepada pemilik toko tersebut sudah beroperasi lebih dari 5 tahun dan tidak ada afiliasi dengan PT MMP.

i.Bahwa Pengujian kedua atas alamat yang tertera di Tanda Daftar Perusahaan, Surat Ketrangan Domisili, Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar, dan Surat Keterangan Terdaftar diketahui bahwa pada kantor yang ada dialamat tersebut suda tidak ada kegiatan operasional sejak akhir Desember dan Pengelola Ruko yang tertera dalam alamat dalam tersebut tersebut juga menjelaskan tidak mengetahui keberadaan PT MMP.
J.Bahwa Berdasarkan analisa kontrak dalam kontrak dalam dokumen Surat Perjanjian dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak diketahui bahwa alamat korespondensi adalah alamat yang sesuai dengan Kop Surat dalam dokumen penawaran, yaitu di Jalan Raya XXXXXXXXXX
Atas hal ini telah dikonfirmasi kepada pihak direktur dan diketahui bahwa PT MMP suda tidak menempati ruko di Jalan Raya XXXXXX dan suda berpindah sejak 31 Desember 2016 dan kemudian berpindah ke ruko yang baru di Grand Palm. Akan tetapi bukti-bukti foto yang disampaikan kepada pemeriksa terkait alamat dalam korespondensi. Sedangkan terkait kesalahan administrasi dalam dokumen lelang terjadi karena direktur percaya sepenuhnya kepada admnistratur lelang, yaitu AAM.

k.Bahwa Berdasarkan kondisi diatas maka PT MMP seharusnya tidak layak atas keuntungan yang diperoleh dan pembayarannya diperhitungkan secara real cost. Berdasarkan perbandingan Rencana Anggaran Biaya Produksi yang diajukan oleh PT MMP sebesar 2.405.387.482,00 dengan realisasi Biaya Produksi sebesar Rp.2.355.387.387.482,00 dan Biaya Overhead Produksi sebesar Rp.240.538.748,20 terdapat selisih minimal senilai Rp.615.398.305,80. Selisih minimal tersebut dikarenakan bukti-bukti untuk pengeluaran biaya overhead produksi, biaya supervisi dan biaya pengiriman pakaian belum seluruhnya diterima oleh Pemeriksa sampai dengan pemeriksaan berakhir. Rincian perhitungan dapat dilihat dalam lampiran 15

b. Tahap Pelaksanaan

1)Bahwa Setelah PT MMP ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka PPK membuat perikatan atas pengadaan pakaian batik tradisional yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor 00001/K-BR/4.01.03.05/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017. Dalam SPMK Nomor 01A/II/PPK/2017 disebutkan bahwa jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender, dimulai tanggal 11 Agustus sampai dengan 8 Desember 2017. Masa pelaksanaan kontrak selama 120 hari kalender. Atas kontrak tersebut dilakukan perpanjangan waktu menjadi tanggal 16 Desember 2017 yang dituangkan dalam Adendum surat perjanjuan Nomor 001/PPK/BAGUM,BATIK1/12.17 tanggal 8 Desember 2017. Pekerjaan tersebut telah diserahterimakan sesuai berita acara Nomor 01/BAST BATIK/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017. Pekerjaan tersebut telah dibayar 100% sesuai SP2D Nomor 12846/SP2D-LS/4/01.03.01/12/2017 tanggal 28 Desember 2017.

2)Bahwa Lokasi pengerjaan pakaian batik tidak sesuai dengan yang ditawarkan
Berdasarkan konfirmasi kepada perusahaan konveksi pendukung PT MMP diketahui bahwa perusahaan tersebut tidak pernah dilibatkan dalam pengerjaan pakaian batik. Atas hal ini telah dikonfirmasi kepada pihak penyedia dan ternyata pekerjaan tersebut disubkontrakkan kepada perusahaan konveksi lain yaitu RC di Kusdus dan BG di Klaten.

3)Bahwa Pengujian Jumlah Pakaian Batik
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas pengadaan pakaian batik tradisional pada tanggal 27 Februari 2018 diketahui bahwa terdapat pengadaan pakaian batik sebanyak 52 unit atau senilai Rp.25.245.030,32 yang tidak bisa dihadirkan karena di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) terdapat 17 buah yang tidak sesuai pesanan dan dikembalikan lagi ke Bagian Umum akan tetapi sampai dengan saat ini masih belum diterima kembali, 3 pakaian kurang diterima sedangkan sisanya sebanyak 31 buah masih belum diketahui alasannya oleh Dikpora. Selain itu di Dinas Lingkungan Hidup kurang 1 pakaian yang belum diterima.

4)Bahwa Pakaian yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditawarkan
Berdasarkan hasil konfirmasi kepada pegawai wanita penerima batik diketahui bahwa pakaian batik yang diserahkan kepada pegawai wanita tidak seluruhnya sesuai spesifikasi. Dalam spesifikasi teknis disebutkan bahwa pakaian wanita memakai busa, akan tetapi dalam kenyataannya busa tidak dipasang dan diberikan terpisah (Bagian Umum Sekretariat Daerah, RSUD dr R. Soetrasno, Dinasi Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Inspektorat) bahkan ada yang tidak diberikan busa (Dindikpora). Untuk memasang bussa tersebut pegawai harus menjahit sendiri dengan biaya tambahan sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai diketahui bahwa masi terdapat ketiddaktepatan ukuran pakaian batik tradisional yang dibagikan.

5)bahwa Penyedia tidak melakukan pengepakan sesuai dengan kontrak
Berdasarkan konfirmasi kepada panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) diketahui diketahui bahwa pengepakan pakaian batik tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan oleh tim PPHP dan bukan oleh Kontraktor. Hal ini dilakukan karena PPHP diperintah oleh atasan.(ATASAN ?????)

6)Bahwa Penyedia tidak mengirimkan pakaian batik sesuai tempat yang ditentukan dalam kontrak
Pengadaan pakaian batik diterima oleh panitia PPHP tanggal 27 Desember 2017. Pakaian tersebut semua diterima di Kantor Sekretariat Daerah (Setda) dan tidak di masing-masing OPD kemudian OPD diberi informasi untuk mengambil di Kantor Setda. Bedasarkan dokumen berita acara pemeriksaan barang oleh PPHP Nomor 01/PPHP.BATIK/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 diketahui bahwa pengiriman pakaian batik ke Kantor Setda dilakukan secara bertahap tanggal 25 November 2017 sebanyak 1.096 buah; 16 Desember 2017 sebanyak 1.931 buah; 20 Desember 2017 sebanyak 2.894 buah; 23 Desember 2017 sebanyak 1.337 buah dan sisanya tanggal 27 Desember 2017 sebanyak 129 buah sehingga total yang suda diterima sebanyak 7.378 buah.

7.Bahwa Setelah menerima pakaian tersebut, PPHP kemudian meberitahukan kepada PPKom untuk diserahkan ke OPD akan tetapi pada kenyataannya OPD yang mengambilnya. Hasil konfirmasi kepada OPD diketahui bahwa dokumen penyerahan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari PPKom kontradiktif dengan pengakuan dari OPD (Dindikpora dan Dinas Lingkungan Hidup (Dinas LH)) yang menyatakan bahwa pada pakaian batik yang diambil dikantor Setda pada tanggal 12 Februari masi kurang 22 buah dan baru diserahkan tanggal 27 Februari 2018 dan jumlah yang diterima di Dinas LH kurang 1 buah.

KERUGIAN NEGARA…XXXXXXXXX
ANALISA HUKUM……………
KESIMPULAN………………

INSTRUKSI PIMPINAN PUSAT PKN PADA APEL MALAM RABU, 15 Agustus 2018

Selamat malam Tim PKN seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai tanah Papua... dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI..mari kita lanjutkan semangat perjuangan para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan... walaupun sampai saat ini tujuan luhur kemerdekaan itu.. belum tercapai karena kemiskinan dan kemelaratan dan penzoliman terhadap rakyat masih banyak...

Para anggota Tim PKN seluruh Indonesia.. saya sampai kan... kondisi negara kita masih tersandera dan terjajah oleh musuh bersama rakyat... common enemy... nyaitu korupsi.
Untuk itu mari kita lanjutkan perjuangan para pahlawan dengan kibarkan bendera perlawanan kepada Korupsi dengan cara berperan serta.... berperan serta memberantas korupsi.. melalui lembaga PKN .. kita bebaskan dan merdekakan negeri ini dari cengkeraman korupsi.yang telah mengurita..... dan banyak penghianat penghianat.. yang menghambat gerak maju perjuangan kita memerdekakan negeri ini dari korupsi antara lain...oknum oknum aparat yang ikut melindungi dan membuat laporan PKN menjadi ATM berjalan ..
Para pejuang Anti virus korupsi...mari satukan langkah... satu komando..
Bravo PKN...jaya lah negeri Indonesia tercinta.....

INSTRUKSI PIMPINAN PKN PUSAT PADA APEL MALAM RABU, 8 Agustus 2018

Selamat malam Tim PKN di seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai tanah Papua yang saya hormati... saya sampai kan sesuai dengan program kerja PKN antara lain rakernas yang akan dilaksanakan bulan Oktober ini.. agar masing-masing Tim PKN kabupaten dan kota.. agar mempersiapkan Tim masing-masing sesuai SOP PKN... dan saya harapkan juga agar masing-masing Tim PKN di seluruh Indonesia saling kenal dan jalin hubungan silaturahmi walaupun melalui media sosial .. karena PKN ini adalah rumah kita Dan lembaga dan wadah kita dalam panggilan kita dalam bela negara dan peran serta kita dalam mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia.... bravo PKN..jaya lah Indonesia..

Founder PKN: Patar Sihotang SH MH

INSTRUKSI PIMPINAN PKN PUSAT PADA APEL MALAM RABU, 18 Juli 2018

Selamat Malam Tim PKN yang saya cintai dan saya banggakan ,mulai dari sabang sampai Tanah Papua ..
Sudah Jelas Payung Hukum PKN dalam melaksanakan kegiatan dan Operasional adalah UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pembratasan Tindak Pidana Korupsi dan Dengan Turunan nya PP 71 Tahun 2000 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pembrantasan Korupsi dan PP 68 Tahun 1999 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara .di Tambah lagi Legal Standing SK Menkumham..jadi saya harapkan jangan ada lagi keragu raguan dalam melaksanakan Misi dan Visi dan Tupoksi PKN ,,antara lain melaksanakan Investigasi Dugaan Korupsi dan Pengawasan Publik terhadap Penyelenggara Negara ..
Saya Himbau agar Semua anggota Tim PKN dimana Pun berada memahami tentang Payung Hukum PKN dan Undang Undang dan Peraturan yang berkaitan dengan Keuangan negara dan lebih Penting lagi UU No 14 Tahun 2008 dan Perki No 1 Tahun 2010 karena ini sebagai Pintu masuk PKN dalam melaksanakan Investigasi pada dugaan Korupsi ..
Korupsi adalah Musuh Rakyat ,,,Karena Korupsi salah satu penyebab Kemiskinan di Negeri Kita Ini ...

BRAVO PKN....JAYA LAH INDONESIA ...

Founder PKN: Patar Sihotang SH MH

INSTRUKSI PIMPINAN PKN PUSAT PADA APEL MALAM RABU, 04 Juli 2018

Selamat malam seluruh jajaran PKN mulai dari sabang hingga tanah papua.

Demi meningkatkan persatuan dan kesatuan kita agar tetap solid, saya mengajak kita semua agar mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk menjalin silahturahmi antar individu mapun per-wilayah karena kita merupakan satu keluarga yang berada dalam naungan rumah kita PKN. Perbedaan pendapat maupun karakter akan menguatkan kita secara keorganisasian, dengan demikian mari kita saling kenal satu dengan yang lain tingkatkan rasa persaudaraan didalam rumah kita PKN yang tercinta ini.



Founder PKN: Patar Sihotang, SH MH

INSTRUKSI PIMPINAN PKN PUSAT PADA APEL MALAM RABU, 09 Mei 2018

Selamat Malam Tim PKN yang saya banggakan dan saya cintai dimana pun berada mulai dari sabang sampai tanah papua,,.PKN mempunyai Tupoksi untuk melakukan Investigasi terhadap Dugaan Koupsi ,dan melakukan Pengawasan masyarakat Terhadap Penyelenggara negara ,seperti yang di maksud pada ,UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Bebas KKN dan PP No 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam penyelenggaran Negara ,,untuk itu untuk memaksimalkan plaksanaan tupoksi ini saya instruksikan agar semua tim memahami dan menguasai peraturan ini ,agar mampu melaksanakan pencarian bukti awal dan pembuatan laporan ke pusat ,,, Saya harapkan agar semua tim pkn di seluruh indonesia bersatu dan solid dan satu komando ,,mari kita jaga nama baik lembaga pkn kita ini ,,karena ini adalah RUMAH KITA ,,, BRAVO PKN SELURUH INDONESIA ,,JAYALAH INDONESIA ,,,JAYALAH NEGERI KITA... APEL MALAM DI MULAI LAPORAN...

Founder PKN: Patar Sihotang SH MH

INSTRUKSI PIMPINAN PKN PUSAT PADA APEL MALAM RABU, 1 Agustus 2018

Selamat malam Tim PKN seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai tanah Papua.. yang saya hormati....
Saya sampaikan bahwa korupsi telah menyandera gerak maju pembangunan Indonesia sehingga sampai sekarang di negeri ini masih tinggi angka kemiskinan dan tingkat pengangguran... untuk itu sesuai visi dan misi PKN terpanggil untuk berperan serta membebaskan penyanderaan ini dengan cara antara lain turut serta mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi . sebagai wujud nyata bela negara dan amanat PP 71 tahun 2000 dan. PP 68 tahun 1999...demi tercapainya tujuan kemerdekaan Indonesia.. masyarakat adil dan makmur...
Mari kita tingkatkan persatu dan kesatuan bangsa dan kita tingkatkan hubungan silaturahmi sesama tim PKN seluruh Indonesia m.karena PKN adalah rumah kita.... bravo PKN.. jaya lah Indonesia.

Founder PKN: Patar Sihotang, SH MH

PKN Melaporkan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Klaten ke-Kejari Klaten

PKN Kembali Memakan Korban

Senin, 30 Juli 2018 Waktu setempat
PKN Resmi melaporkan ke-Kejari Kab Klaten ttng Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pagelaran Wayang Kulit, pada TA 2017 di Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga. Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 516.789.025.00,

Ini bukti nyata keseriusan kami dalam membantu Negara dalam hal PEMBERANTASAN KORUPSI

Laporan selengkapnya lihat diwebsite kami
www.frontantikorupsi.com

PKN Bersama Rakyat
Cari Temukan Laporkan
Bravo PKN

PKN Melaporkan pelanggaran Dana Desa di Kejari Klaten

PKN Kembali Memakan Korban

Jumad, 27 Juli 2018
PKN Resmi menyerahkan LAPORAN PENGADUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA MANDONG, KECAMATAN TRUCUK, KABUPATEN KLATEN.

Selengkapnya lihat diwebsite kami
pknri.blogspot.com
www.frontantikorupsi.com

PKN Bersama Rakyat

#Aman tingkat Inspektorat tapi belum tentu aman bagi PKN
#PKN tidak kompromi dengan Koruptor

PKN Bersama Rakyat, siap berantas Korupsi

Kami adalah bagian dari rakyat
Berjuang untuk rakyat adalah tujuan kami
-----------------------------

Berjuang untuk Rakyat yang tertindas oleh Koruptor adalah tujuan kami PKN, ini bukti nyata bahwa kami berjuang akan hak-hak rakyat yang dikebiri oleh penjajah masa kini yaitu Koruptor. Kami tidak pernah berkompromi dengan Koruptor. Koruptor tetaplah maling yang tidak ada bedanya dengan maling & copet pada umumnya, disaat rakyat sedang bergulat dengan kerasnya hidup, disaat yang bersamaan pula para Koruptor dengan asik memanfaatkan nama rakyat sebagai lahan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya.
Oleh sebab itu kami keluarga besar Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berdiri bersama kami guna melawan Koruptor, tidak perlu ragu apalagi takut, apa yang mereka makan adalah hak Rakyat bukan hak mereka. Alasan utama penyelenggaraan Negara ini ialah untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan Pejabat apalagi Koruptor.
Alasan utama penderitaan Rakyat ialah ulah Kotuptor.

#Bravo PKN
#PKN Bersama Rakyat
#Ayo bangkit bersama kami untuk melawan Korupsi
#Stop perlindungan hukum pada Koruptor

Founder PKN: Patar Sihotang, SH MH