PEMANTAU KEUANGAN NEGARA -PKN

Masih INGAT SEJARAH 98 !!!
32 Tahun Rezim Soeharto ( ORDE BARU ) berkuasa di negeri ini. Yang dimana pada saat itu Rezim Soeharto yang berupaya untuk memperkaya keluarga dan kelompoknya dengan KKN yang sangat kental dan sangat merajarela di masa pemerintahan nya, Soeharto dan kroninya memanfaatkan kekuasaan yang otoriter, haL ini memaksakan seluruh elemen perlawanan untuk turun ke jalan dan melawan yang di prakasai dan di motori mahasiswa untuk melakukan perlawanan  untuk memukul mundur pemerintahan Soeharto dan kroni – kroninya ( Orde baru ). Mahasiswa 98 yang menjadi garda terdepan pada saat itu menjadi catatan sejarah bangsa indonesia, Gerakkan mahasiswa 98 yang mebuka gerbang REFORMASI untuk melawan kkn dimasa pemerintahan Rezim Soeharto. Pengorbanan darah yang tertumpah, nyawa tak lagi di hiraukan, air mata yg tak pernah mengering sebagai bentuk keseriusan mahasiswa 98 untuk melawan KORUPSI KOLUSI NEPOTISME ( KKN ) dan akhirnya perlawanan mahasiswa 98 menghasilkan turunnya Rezim Soeharto dari tahtanya, lalu diganti dengan Rezim Habibie yang notabenenya dianggap tak jauh dari Soeharto, maka rakyat tetap bertekad melawan KKN yang terus terjadi pada masa pemerintahan transisi Habibie, lalu masuklah kita pada era kepemimpinan Gusdur Dan megawati, namun tetaplah terjadi prilaku korupsi kolusi dan nepotisme. BULOG GATE adalah salah satu kasus persengkokolan KORUPSI dimasa Pemerintahan Gusdur dan Megawati, begitupun pada Jaman Kepemimpinan Pemerintahan Megawati  terjadi praktek korupsi yang sangat merugikan Negara cukup besar INGAT dengan SEKANDAL BLBI, kasus ini sampai sekarang pun tidak terjamah oleh HUKUM. Hari ini negeri kita masuk dalam kondisi Darurat Korupsi, yang dilakukan oleh kelompok – kelompok yang mengatas namakan berjuang untuk rakyat, itulah kondisi terkini keadaan bangsa kita, rakyat makin dibuat susah, menderita, sengsara. HUKUM yang harus berpihak pada keadilan malah menyeleweng ke pada siapa yang bayar, penegakan hukum yang berpihak pada pemilik uang atau si kaya sehingga terjadi ketimpangan Social di Desa maupun di Kota, ini diakibatkan oleh para pejabat Negara yang korup, mencuri uang rakyat menipu rakyat dengan cara cara di buat formal, inilah gambaran Negara yang korup mereka dengan uangnya yang berasal dari hasil korupsi dapat memaksa birokrasi Negara sampai pada penegak hukum untuk memuluskan jalan untuk melakukan praktek korupsi, mereka melakukan gerilya untuk terus melumpuhkan lembaga lembaga yang dianggap dapat mempersulit dan membahayakan prilaku korupsi mereka, sehingga hakim dan jaksa pun dapat di suapnya, mereka akan terus bergerak seperti hantu yang bergentayangan untuk melumpuhkan sendi sendi penegakan hukum di republik ini sampai pada titik terjadinya imunitas untuk para pelaku korupsi, perlahan namun pasti, revisi UU KPK yang notabene KPK adalah satu Lembaga Pemberantasan Korupsi yang sudah berkali kali akan di lumpuhkan sudah berkali kali akan di luluh lantakkan namun rakyatlah yang menyelamatkan KPK dari upaya upaya pejabat bermental koruptor, dan hari ini juga Dewan Perwakilan Rakyat pun telah mengkhianati cita cita Bangsa Indonesia yaitu terwujudnya Kesejahteraan Rakyat seluruh Indonesia dan pemerintahan yang bersih dengan melakukan revisi UU KPK yang jelas bertujuan melanggengkan praktek korupsi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat, oleh karna itulah kami para pejuang 98 kembali hadir dan berinisiatif bertekad dan membentuk bersama rakyat satu wadah Organisasi yang bernama Pemantau Keuangan Negara sebagai payung hukum dari front perlawanan terhadap korupsi.
Dengan itu kami Pemantau Keuangan Negara yang  terdiri dari front pejuang 98  menyatakan :
1. TOLAK Revisi UU KPK.
2. DPR Pengkhianat Cita-Cita Reformasi.
3. Korupsi Kolusi dan Nepotisme adalah Musuh Bersama Rakyat.
4. Pemantau Keuangan Negara –PKN Mendukung KPK Dalam Pemberantasan Korupsi.
5. Pemantau Keuangan Negara –PKN -bersama Rakyat melakukan perlawanan terhadap korupsi.
6. Polri, Kejaksaan dan KPK bersatulah dalam pemberantasan Korupsi.

   BERSATU BERANTAS MUSUH BERSAMA KITA KORUPSI KOLUSI NEPOTISME