Perpres 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan

 

Perpres no  5 tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan Terkesan sebagai Legalitas memberikan Pengampunan kepada pelaku Pengrusakan hutan dan lingkungan Hidup

 

Guna efektivitas mendapatkan anggaran Pendapatan negara dari sector Kehutanan dan pertambangan  maka Pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto  telah  menandatangani Perpres no  5 tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan pada tanggal  21 Januari 2025.

Dengan Perpres no  5 tahun 2025, Pemerintah dapat melakukan penguasaan kembali kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan, pertambangan tanpa izin.

Perpres no  5 tahun 2025  akan berperan dan memperkuat tindakan pemerintah dalam penertiban kawasan hutan seperti sudah diatur dalam Pasal 110A dan 110 B Undang-undang Cipta Kerja (UUCK).

Bentuk dan cara  tindakan penertiban kawasan hutan dilakukan dengan Penagihan denda administratif, Penguasaan Kembali Kawasan Hutan; dan/atau Pemulihan aset di Kawasan Hutan.

Perpres no  5 tahun 2025  membidik perkebunan, pertambangan, atau kegiatan lain di kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan di kawasan hutan lindung, konservasi maupun hutan produksi.

Bahwa menurut Kami Pemantau keuangan negara PKN pemberlakuan  Perpres no  5 tahun 2025  terkesan memberikan legalitas hukum kepada perusahaan pelaku Perambah dan penguasaan hutan tampa ijin dan perusak lingkungan hidup  ,karena  dalam  Perpres no  5 tahun 2025  ini lebih di utamakan atau di tekankan kepada sangsi administrasi atau denda .  hal ini sangat bertentangan dengan UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pembrantasan Perusakan Hutan  

Pasal  82

(3) Korporasi yang:

a. melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin

pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;

b. melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan

oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau

c. melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit  Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas

miliar rupiah).

 

Bahwa setelah kami baca dan cermati  isi dari pada Perpres no 5 Tahun 2025  Menurut kami Pemantau keuangan negara PKN pada Perpres no 5 Tahun 2025 ini ada pasal yang perlu di perbaiki karena akan terjadi keragu raguan atau multi tafsir  nyaitu pada pasal 4 ayat 1 d dan  2 d yang menyatakan

 

 

Pasal 3

Penertiban  Kawasan  Hutan  sebagaimana  dimaksud  dalam

Pasal 2 dilakukan dengan:

a.   penagihan Denda Administratif;

b.Penguasaan Kembali Kawasan Hutan; dan/ atau

 c. pemulihan aset di Kawasan Hutan

Pasal 4

( 1)    Penertiban Kawasan Hutan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap Setiap Orang yang melakukan kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/atau  kegiatan lain  di  luar  pemanfaatan kawasan,  pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu di KawasanHutan  Konservasi dan/atau   Hutan  Lindung yang:

a.telah  memiliki Perizinan Berusaha   namun  belum memiliki  perizinan di bidang kehutanan, dikenakan sanksi  berupa  Denda Administratif dan  dilakukan Penguasaan Kembali;

b.tidak  dilengkapi salah   satu   komponen  Perizinan Berusaha, dikenakan     sanksi     berupa     Denda Administratif dan dilakukan Penguasaan Kembali;

c.tidak memiliki Perizinan Berusaha, dikenakan sanksi berupa      Denda Administratif, sanksi  pidana  sesuai dengan                                ketentuan  peraturan  perundang-undangan, dan dilakukan Penguasaan Kembali; atau

d.memiliki Perizinan  Berusaha namun diperoleh secara melawan hukum, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan                perundang-undangan   dan    dikenakan sanksi berupa Denda Administratif  serta  dilakukan Penguasaan Kembali.

(2)          Penertiban Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap Setiap Orang yang melakukan kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/atau  kegiatan lain di Kawasan Hutan Produksi yang:

 

a.            memiliki Perizinan Berusaha namun tidak memenuhi persyaratan  dasar  dan  persyaratan  lainnya sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan, dikenakan sanksi  berupa  Denda Administratif  dan dapat dilakukan Penguasaan Kembali;

 

b.            tidak  dilengkapi salah   satu   komponen  Perizinan Berusaha,     dikenakan     sanksi     berupa     Denda Administratif                      dan    dapat    dilakukan   Penguasaan Kembali;

c.             tidak memiliki Perizinan Berusaha,  dikenakan sanksi berupa  Denda  Administratif, sanksi  pidana  sesuai dengan ketentuan  peraturan   perundang-undangan, dan dilakukan Penguasaan Kembali; atau

d.            memiliki Perizinan Berusaha  namun diperoleh secara melawan hukum,  diproses sesuai  dengan ketentuan peraturan            perundang-undangan    dan     dikenakan sanksi  berupa  Denda Administratif serta  dilakukan Penguasaan Kembali.

 

Karena Menurut kami PKN  Objek dari pada Perpres no 5 tahun 2025 adalah Hutan , karena banyak Perusahaan melakukan usaha  Perkebunan sawit  dan memperoleh Ijin perkebunan di atas Kawasan lahan Hutan dengan demikian ijin ijin yang di peroleh sudah jelas salah atau cacat karena lahan nya berada di Kawasan hutan .

 

CONTOH KASUS

a.Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid Sebanyak 194 perusahaan perkebunan sawit masuk dalam bidikan pemerintah sebagai objek penertiban seperti diatur dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025.perusahaan perkebunan sawit itu mengelola lahan seluas 1.081.022 hektar (ha) dan tidak mendaftarkan Hak Atas Tanah (HAT).

Seluas 1,081 juta (ha) ini sama sekali tidak daftar (HAT) dan bapak Presiden sudah membentuk Satgas Kelapa Sawit yang dipimpin oleh Bapak Menteri Pertahanan dan Wakilnya Pak Jaksa Agung, kami-kami sebagai anggota yang 194 ini akan kami serahkan kepada Satgas Kelapa Sawiit

 

b.Menurut Analisis Greenpeace Indonesia menyebut, masih ada wilayah seluas 3,3 juta hektar tutupan hutan alam primer dan 6,5 juta lahan gambut belum terlindungi di luar peta moratorium dan di luar kawasan hutan lindung serta konservasi. Sementara wilayah moratorium masih terancam konsensi perusahaan termasuk izin perkebunan sawit.

 

c.Sekitar 3,5 juta hektar lahan sawit teridentifikasi masuk dalam kawasan hutan di seluruh Indonesia. Pelaku industri berdalih status lahan mereka yang masuk hutan salah satunya karena regulasi yang kerap berubah. Akibatnya, pelaku industri harus membayar denda yang besar karena masuknya lahan ke kawasan hutan. Kondisi ini bisa mengancam keberlangsungan usaha mereka.sumber kompas com https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/05/27/35-juta-hektar-lahan-sawit-di-dalam-hutan

Kami Pemantau Keuanga Negara PKN berharap pemberlakukan Penpres no 5 Tahun 2025 dan Usaha Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025. Yang  diberi mandat besar untuk memberantas aktivitas ilegal di kawasan hutan, meningkatkan tata kelola lahan, dan memaksimalkan penerimaan negara.

Yang mana Satgas Penertiban Kawasan Hutan berada langsung di bawah koordinasi presiden. Struktur organisasi Satgas mencakup Pengarah yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Pelaksana yang diketuai oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung. Dapat berjalan sesuai dengan harapan Masyarakat  dan tidak ada mengunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau kepentingan Politik  dan murni untuk kepentingan Rakyat demi kesejahteraan rakyat .

 

Jakarta 24 Februari 2025

PEMANTAU KEUANGAN  NEGARA PKN

 

 

PATAR SIHOTANG SH MH

KETUM

WA 082113185141