LEGAL OPINION TENTANG LEGALITAS AUDIT SOSIAL OLEH MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

 

                      

LEGAL OPINION

TENTANG

LEGALITAS AUDIT SOSIAL OLEH MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

---

I. PENDAHULUAN

Pendapat hukum ini disusun untuk memberikan analisis yuridis terhadap pertanyaan hukum:

Apakah masyarakat, termasuk organisasi seperti Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN), memiliki hak dan dasar hukum untuk melakukan analisis (audit sosial) terhadap penggunaan anggaran negara berdasarkan informasi publik?

---

II. ISU HUKUM

1. Apakah masyarakat berhak memperoleh dan menggunakan informasi publik terkait keuangan negara?
2. Apakah analisis atau audit sosial oleh masyarakat melanggar kewenangan lembaga audit negara seperti BPK atau APIP?
3. Apakah terdapat dasar hukum yang melarang masyarakat melakukan analisis terhadap dokumen anggaran?

---

III. DASAR HUKUM

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
• Pasal 3
• Pasal 4
• Pasal 7
• Pasal 11
2. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (Tipikor)
• Pasal 41
3. PP No. 43 Tahun 2018
• Peran serta masyarakat
4. Perki No. 1 Tahun 2021
• Standar layanan informasi publik
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung
• No. 292 K/TUN/KI/2025
• No. 307 K/TUN/KI/2025

---

IV. ANALISIS HUKUM

A. Hak Masyarakat atas Informasi Publik

Pasal 4 UU KIP secara tegas menyatakan:

• Setiap orang berhak memperoleh informasi publik
• Berhak mengolah dan menyebarluaskan informasi

Makna “mengolah” dalam konteks hukum tidak terbatas pada membaca, tetapi mencakup:

• Analisis
• Evaluasi
• Pengujian kewajaran

Dengan demikian, analisis dokumen keuangan negara oleh masyarakat adalah bagian dari hak yang dijamin undang-undang.

---

B. Audit Sosial sebagai Bentuk Peran Serta Masyarakat

Pasal 41 UU Tipikor menyatakan:

• Masyarakat berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi terkait dugaan korupsi

Audit sosial merupakan bentuk konkret dari:

• Pencarian informasi
• Pengolahan informasi
• Penyampaian hasil analisis

Sehingga audit sosial memiliki dasar hukum langsung dalam rezim pemberantasan korupsi.

---

C. Perbedaan Audit Negara dan Audit Sosial

Audit oleh BPK, Inspektorat, dan BPKP merupakan:

• Audit formal
• Memiliki kewenangan konstitusional
• Menghasilkan laporan resmi negara

Sedangkan audit sosial:

• Tidak bersifat formal negara
• Tidak mengambil kewenangan BPK
• Bersifat analisis independen masyarakat

Dengan demikian:

Audit sosial tidak melanggar kewenangan lembaga negara, melainkan melengkapi fungsi pengawasan publik.

---

D. Tidak Ada Larangan Hukum

Tidak terdapat satu pun norma hukum yang menyatakan:

“Masyarakat dilarang menganalisis atau mengevaluasi penggunaan anggaran negara.”

Sebaliknya:

• UU KIP mendorong transparansi
• UU Tipikor mendorong partisipasi masyarakat

Sehingga larangan tersebut adalah penafsiran sepihak yang tidak memiliki dasar hukum.

---

E. Kekuatan Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Agung:

• Menyatakan dokumen pengadaan dan LPJ adalah informasi terbuka
• Menguatkan hak pemohon informasi

Konsekuensinya:

Jika dokumen wajib diberikan, maka:

Tidak logis dan tidak sah secara hukum untuk melarang penggunaannya
Termasuk penggunaan dalam bentuk analisis atau audit sosial

---

F. Prinsip Negara Hukum dan Good Governance

Audit sosial sejalan dengan prinsip:

• Transparansi
• Akuntabilitas
• Partisipasi publik

Yang merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

---

V. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh analisis hukum di atas, dapat disimpulkan:

1. Masyarakat memiliki hak hukum untuk memperoleh, mengolah, dan menggunakan informasi publik;
2. Audit sosial merupakan bentuk sah dari penggunaan informasi publik;
3. Audit sosial tidak melanggar kewenangan BPK atau lembaga audit negara lainnya;
4. Tidak terdapat larangan hukum terhadap kegiatan analisis penggunaan anggaran oleh masyarakat;
5. Audit sosial justru merupakan implementasi langsung dari peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

---

VI. PENDAPAT HUKUM

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa:

Kegiatan audit sosial yang dilakukan oleh Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) adalah sah, memiliki dasar hukum yang kuat, dan merupakan bagian dari hak konstitusional masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara.

Setiap upaya untuk membatasi atau melarang kegiatan tersebut tanpa dasar hukum yang jelas adalah bertentangan dengan:

• UU Keterbukaan Informasi Publik
• UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Prinsip negara hukum

---

 

 

 

VII. PENUTUP

Legal opinion ini dapat digunakan sebagai:

• Dasar argumentasi dalam sidang Komisi Informasi
• Lampiran permohonan informasi
• Alat pembelaan dalam sengketa hukum

---

Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)

Bekasi  Tanggal  29 April Tahun 2026

SALAM ANTI KORUPSI

PATAR SIHOTANG SH MH 

KETUM 

SOP PKN Tentang Permohonan Informasi

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA (PKN)

                            Nomor : 01/SOP/PKN/IV/2026
Tentang : Permintaan Informasi Publik dan Penggunaan Informasi

---

I. TUJUAN

SOP ini disusun untuk:

1. Menjamin permintaan informasi publik dilakukan secara sistematis, terukur, dan sesuai hukum;
2. Memastikan setiap permohonan memiliki tujuan, metode, dan teknik yang jelas;
3. Menjadi pedoman resmi PKN dalam pelaksanaan audit sosial;
4. Memperkuat legal standing PKN dalam sengketa informasi publik.

---

II. DASAR HUKUM

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
3. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor
4. PP No. 43 Tahun 2018 tentang Peran Serta Masyarakat
5. Peraturan terkait pengelolaan keuangan negara dan pengadaan barang/jasa

---

III. RUANG LINGKUP

SOP ini mengatur:

• Tahap perencanaan permintaan informasi
• Tahap pengajuan permohonan ke badan publik
• Tahap penerimaan dan pengelolaan informasi
• Tahap penggunaan informasi untuk audit sosial
• Tahap pelaporan dan tindak lanjut

---

IV. DEFINISI

1. Informasi Publik: Informasi yang dihasilkan/dikelola badan publik
2. Audit Sosial: Proses analisis penggunaan anggaran oleh masyarakat
3. Pemohon: PKN sebagai pihak yang mengajukan permohonan
4. Badan Publik: Instansi pemerintah penerima permohonan

---

V. PROSEDUR PELAKSANAAN

A. TAHAP PERENCANAAN

1. Identifikasi objek audit:
• Pengadaan barang/jasa
• Perjalanan dinas
• Reses, pokir, bimtek, dll
2. Menentukan tujuan permohonan:
• Uji kepatuhan hukum
• Deteksi indikasi penyimpangan
• Analisis penggunaan anggaran
3. Menyusun daftar dokumen yang dibutuhkan:
• Kontrak
• LPJ
• Bukti transaksi
• Dokumen pendukung lainnya
4. Menyusun kerangka metode:
• Analisis dokumen
• Cross check data
• Uji kewajaran

---

B. TAHAP PERMOHONAN INFORMASI

1. Menyusun surat permohonan dengan memuat:
• Identitas pemohon
• Dasar hukum
• Tujuan permohonan
• Metode dan teknik penggunaan
• Daftar informasi yang diminta
2. Mengirim permohonan melalui:
• Surat resmi
• Email
• Portal PPID (jika tersedia)
3. Mencatat:
• Tanggal pengiriman
• Nomor registrasi
• Bukti penerimaan

---

C. TAHAP TINDAK LANJUT PERMOHONAN

1. Jika diterima:
• Verifikasi kelengkapan dokumen
• Klasifikasi dokumen
2. Jika tidak ditanggapi:
• Ajukan keberatan (maksimal 30 hari)
3. Jika ditolak:
• Analisis alasan penolakan
• Ajukan sengketa ke Komisi Informasi

---

D. TAHAP PENGOLAHAN DAN ANALISIS INFORMASI

1. Melakukan audit dokumen:
• Verifikasi keaslian
• Uji konsistensi
2. Melakukan analisis:
• Perbandingan harga
• Uji kewajaran
• Cross check antar dokumen
3. Mengidentifikasi:
• Indikasi mark-up
• Kegiatan fiktif
• Penyimpangan anggaran

---

E. TAHAP VERIFIKASI

1. Verifikasi lapangan (jika diperlukan)
2. Klarifikasi data dengan sumber lain
3. Dokumentasi hasil verifikasi

---

F. TAHAP PENYUSUNAN LAPORAN

1. Menyusun laporan audit berisi:
• Temuan
• Analisis
• Estimasi kerugian
2. Menyusun rekomendasi:
• Perbaikan sistem
• Penegakan hukum

---

G. TAHAP PENGGUNAAN INFORMASI

Informasi digunakan untuk:

1. Audit sosial dan pengawasan publik
2. Penyusunan laporan investigatif
3. Penyampaian kepada:
• Aparat Penegak Hukum
• Pemerintah
• Publik

---

H. TAHAP TINDAK LANJUT

1. Pelaporan ke:
• KPK
• Kejaksaan
• Kepolisian
2. Publikasi hasil audit (jika diperlukan)
3. Monitoring tindak lanjut

---

VI. PENGENDALIAN DAN EVALUASI

1. Setiap kegiatan harus terdokumentasi
2. Dilakukan evaluasi berkala
3. Perbaikan SOP dilakukan jika diperlukan

---

VII. PENUTUP

SOP ini menjadi pedoman resmi bagi seluruh tim PKN dalam melaksanakan permintaan informasi publik dan audit sosial.

Dengan adanya SOP ini, setiap permohonan informasi yang diajukan oleh PKN memiliki dasar metodologis, tujuan yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

---

Ditetapkan di : Bekasi
Tanggal : 29 April 2026

SALAM ANTI KORUPSI

PATAR SIHOTANG SH MH 

KETUM 

PKN desak Pemerintah Bubarkan Komisi Informasi

 

PKN desak Bubarkan Komisi informasi .karena banyak oknum Komisioner jadi Pengacara Pejabat badan publik

Bekasi tanggal 1Maret 2025 

Masyarakat Pemantau Keuangan Negara PKN di seluruh Tanah air Indonesia saat ini suasana  berkabung  dan  mengucapkan turut berduka cita atas Mati nya dan terkuburnya roh keterbukaan informasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta demikian disampaikan Patar Sihotang SH MH pada saat konfrensi pers di Kantor PKN jl Caman raya no 7 Jatibening Bekasi dini hari  tanggal 01/03/2025 

Patar Sihotang SH MH menjelaskan Bahwa suasana berkabung yang dialamai Masyarakat Pemantau keuangan negara PKN di seluruh Indonesia  adalah sebuah rasa kekecewaan dan keresahan  atas arogansi  dan Kemunafikan  yang di lakukan Komisioner Komisi Informasi Jakarta antara lain  yang Pertama  (1)   Pada  Tanggal 9 Oktober 2024  Pada Persidangan Putusan  dengan majelis Komisioner Hutabarat  ,Agus , telah memutuskan  menolak  25 Register permohonan sengketa Informasi PKN melawan 25 Badan Publik di jajaran Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta .dengan Pertimbangan Hukum Bahwa PKN tidak memiliki Legalitas  dan tidak  ada kerugian lansung atas tidak di berikan  25 Badan Publik sebagai Termohon , Yang Kedua (2)  Bahwa Pemantau Keuangan negara PKN telah melakukan Uji kepatuhan Komisi informasi DKI Jakarta terhadap pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan Perki 1 Tahun 2021 tentang Standard layanan Informasi  dengan meminta informasi Publik tentang Informasi Belanja barang dan jasa dan LPJ perjalanan Dinas di Komisi Informasi DKI Jakarta  , dan ternyata pada tanggal 28 februari 2025  PPID KIP Jakarta menolak memberikan dengan alasan yang tidak jelas dan memberikan Link google Drive  namun setelah PKN buka  tidak data atau dokumen  atau kosong dengan bukti terlampir . ini adalah suatu perbuatan pembohongan  karena  mungkin ketakutan atau rasa kawatir yang tinggi  terhadap Informasi kalau di berikan kepada PKN sebagai Pemohon

Bahwa berdasarkan Fakta Emperis bahwa PKN sudah bersidang hampir 300 kali persidangan di 20  kantor Komisi Informasi  di Indonesia  pada umumnya PKN di menangkan  dan Pada Persidangan Tingkat Kasasi sudah 20 Putusan Kasasi Mahkamah agung yang mana PKN sebagai termohonnya  Pemantau keuangan negara PKN di menangkan dan menolak kasasi  dari Pada badan Publik .  di tambah lagi bahwa yang di mohonkan PKN adalah LPJ tentang anggran belanja dan Jasa yang mana Menurut Pasal 15 Ayat 9 Perki 1 tahun 2021 adalah Informasi terbuka atau tidak di kecualikan dengan demikian sesuai pasal 2 UU No 14 Tahun 2008 yang menyatakan : (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat  diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Dan ayat 3 (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Patar Sihotang menjelaskan bahwa  Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu

dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai

salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Patar sihotang juga menyampaikan bahwa   Tujuan Dari pada UU no 14 Tahun 2008 dan Lembaha Komisi Informasi adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan public dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu

yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

Namun apa yang terjadi atau fakta lapangannya berbanding terbalik dengan fakta  tindakan pembohongan dan kemunafikan yang di lakukan Komisioner Komisi informasi dki Jakarta dengan menolak 25 Nomor Regster permohonan sengketa dan Menolak permintaan Informasi yang diajukan PKN sebagai Pemohon .

Pemantau Keuangan negara PKN pada saat ini berkabung dan berharap dan berdoa jangan ada lagi  komisioner penghianat reformasi dan  yang melawan dan menolak Program  nyaitu Transparansi dan  pembrantasan korupsi .

PEMANTAU KEUANGAN NEGARA PKN 

PATAR SIHOTANG SH MH 

KETUA UMUM PKN 

KONTAK WA 082113185141 .

https://www.youtube.com/watch?v=1MkfnM7ET90

https://www.youtube.com/watch?v=1MkfnM7ET90