PKN Melaporkan Dugaan Korupsi Bupati Sanu ke Kajari Aceh Tenggara

Pemantau Keuangan Negara –PKN  melaporkan/mengadukan secara Resmi Tentang Dugaan /Indikasi Korupsi  yang di lakukan Bupati Aceh tenggara  dengan kerugian Negara Rp  1.3  Milyard .

FAKTA FAKTA

1.Bahwa pada tanggal 27 agustus 2007 DPRK  bersama KIP Agara melakukan gugatan DI PTUN  terhadap Presiden c/q Mendagri,Gubernur Aceh dan KIP Aceh,

2.Bahwa pada saat itu Hasanuddin B dan Syamsul Bahri adalah Pemenang Pilkada namun belum di lantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati  karena ada gugatan Intervensi .

3.Bahwa Hasanudin dan Syamsul bahri telah mengunakan dana APBK 2007 sebesar 1.3 Milyard dengan rincian Rp 850.000.000 untuk biaya perkara di PTUN dan Rp 450.000.000 biaya perkara di mahkamah konstitusi .

4.Bahwa penggunaan dana perkara itu tak pernah dibahas dan disetujui DPRK melalui rapat pleno,seperti layaknya penggunaan pos dana APBK lainnya melalui persetujuan lembaga DPRK. Bahkan dana itu sama sekali tidak tertampung dalam APBK 2007.

5.Bahwa Hasanuddin B dan Syamaul Bari dalam perkara tersebut adalah bertindak selaku pribadi dalam kapasitas sebagai salah satu kontestan Pilkada Bpati/Wakil Bupati Kab Agara tahun 2006. Hasil Putusan Sidang yang menyatakan sebagai pribadi terlampir sebagai barang bukti .

6.Bahwa setelah Hasanuddin dan Syamsul Bahri di lantik menjadi bupati dan wakil bupati ,beliau memerintahkan Bendahara untuk mengeluarkan dan membayarkan dana tersebut dengan dalil dari pos mata aggaran bantuan hukum Pemkab Agara 2007

7.Bahwa Hasanuddim dan Syamsul Bahri telah melanggar
a.Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

b.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

c.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya Lampiran Ill: Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran SKPK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPK serta Penyampaiannya

8.bahwa Akibat  Dugaan  tindak pidana Korupsi Salahuddin dan Syamsul Bahri Negara telah di rugikan lebih kurang Rp 1.3 Milyard .

9.BARANG BUKTI

a.    Keputusan Bupati Nomor.KU.900/06/2007,
b.    Surat Bupati Nomor 916/572,
c.    Surat Ketua DPRK Nomor 347/DPRK/AGR/2007.
d.    bundel SPM,
e.    SPP,Kwitansi pembayaran
f.    kontrak  Bantuan  hukum di MK.

KERUGIAN NEGARA

ANALISA HUKUM